BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta Pemerintah Pusat untuk mengembalikan pengelolaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) kepada Pemerintah Daerah.

Terlalu panjangnya birokrasi menyebabkan pelayanan kependudukan tersendat. Pria yang akrab disapa Emil ini menyebutkan, 350.000 warga Bandung belum dapat KTP karena jatah (blanko) yang seharusnya disediakan Kementerian Dalam Negeri belum turun.

"Gara-gara mandeg dan ada kasus, 350.000 warga Bandung jadi korban," ujar Emil di Bandung, Rabu (26/8/2015).

Emil berharap Pemerintah mau mengembalikan urusan pengelolaan KTP kepada Pemerintah Daerah. Hal itu dilakukan agar persoalan serupa tak kembali terjadi. "Biar kami yang mencetak sendiri tanpa harus minta izin ke pusat," kata dia.

Selain pendataan, lanjut Emil, pembuatan blanko e-KTP juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar pelayanan kependudukan bisa cepat digabungkan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah.

"E-KTP ini sentralisasi, menurut kami di situlah letak banyaknya problem. Saya menyarankan untuk dikembalikan ke Pemerintah Daerah," ucap dia lagi.